Istana Tak Berkomentar Terkait Pro-Kontra Pelantikan Pegawai KPK Menjadi ASN, KPK Terus Berjalan Seperti Biasanya

85

Bandung, todaystory.media -Telah dilaksanakan pelantikan kepada 1.268 pegawai KPK menjadi ASN pada hari Selasa 1 Juni 2021. Hal ini terus menjadi kontroversi di mata mayoritas publik, terutama permasalahan soal TWK yang menjadi patokan lulus tidaknya pegawai KPK untuk dilantik sebagai ASN dianggap tidak proporsional untuk sebuah tahap penyeleksian.

Penolakan-penolakan sebenarnya terus berdatangan sejak sebelum hari pelantikan. Yaitu setengah dari jumlah pegawai yang dinyatakan lolos melayangkan surat permintaan untuk pengunduran pelantikan, setidaknya sampai penyelidikan KomnasHAM terhadap soal TWK tuntas.

Dikutip dari Detik.com, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko tak berkomentar banyak soal nasib 51 pegawai KPK yang tak lolos TWK dan tidak bisa dibina lagi. Menurut Moeldoko, hal itu selayaknya menjadi urusan internal KPK.

Moeldoko juga menerangkan perihal nasib 51 pegawai KPK yang tidak lolos TWK dan sudah dilabeli warna merah itu bukan menjadi kewenangan Istana, melainkan kewenangan BKN. Dengan alasan BKN lebih tahu mengenai pandangan polemik TWK, sehingga tidak akan ada panggilan ke Istana kepada dua Lembaga tersebut karena dianggap sudah menjadi kebijakan internal kedua Lembaga tersebut.

Apakah polemik ini hanya akan dianggap angin lalu dan KPK akan tetap berjalan, tanpa ada pertimbangan-pertimbangan kembali terkait permasalahan yang terus berkembang ini?

Pimpinan KPK seharusnya lebih terbuka kepada opini ataupun aspirasi dari para pegawainya, dengan tujuan agar terjaga stabilitas internal kelembagaan. Serta seharusnya lebih terbukanya terkait permasalahan soal TWK yang kontroversial ini, alangkah lebih baik adanya klarifikasi dari pimpinan KPK dan pihak-pihak terkait terkait soal TWK tersebut.

Begitupun pemerintahan pusat apakah tidak memiliki usaha dalam mengintervensi permasalahan tersebut? Karena hal ini untuk kemaslahatan nasional, dan seharusnya pemegang kekuasaan terlibat secara langsung dalam mengawal masalah ini.

Hal tersebut baiknya dilakukan untuk membangun kembali public trust kepada KPK sebagai lembaga yang dianggap sebagai pemberantasan korupsi.

Penulis : Shaldan (TS)

Editor  : Doni (TS)

Dapatkan update terbaru dari kami

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.