Firli Bahuri, Diduga Dalang Diadakannya TWK

102

Bandung, todaystory.media- Tes Wawasan Kebangsaan dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi Aparatur Negara Sipil masih menjadi sorotan pembahasan yang cukup panas sampai saat ini. Dilansir dari TEMPO.CO, salah satu pegawai KPK yaitu Benydictus Siumlala Martin Sumarno terkejut ketika mengetahui adanya TWK sebagai syarat alih status pegawai menjadi ASN. Pengumuman tentang tes itu dilakukan oleh pimpinan KPK yang juga dihadiri Firli Bahuri, dalam rapat sosialisasi secara daring pada 17 Februari 2021. Beny juga menyatakan bahwa ia sempat menanyakan mekanisme tes ini, dan pimpinan menyatakan bahwa TWK tidak akan ada penentuan lolos dan tidak lolos.

Selain itu banyak pula yang mempertanyakan tes itu, menurutnya itu hal wajar karena TWK tidak pernah masuk ke dalam pembahasan penyusunan draf peraturan komisi (perkom) yang telah digodok sejak Agustus 2020.

Dari salah seorang sumber Indoleaks yang mengetahui jalannya rapat itu mengatakan Eko mengakui bahwa UU ASN tidak dirancang untuk kasus peralihan status dari pegawai independent menjadi ASN. Karena KPK adalah institusi yang independent kedudukannya, maka harus dibuat aturan turunan untuk melakukannya. Adapun narasumber yang menyatakan bahwa dalam rapat tersebut tidak ada pembahasan terkait TWK, yang dibahas hanya terkait peralihan pegawai KPK menjadi ASN.

Para pegawai juga menyatakan bahwa pembahasan di rapat itu tidak ada hal yang menyulitkan pegawai KPK. Materi lain merupakan pembahasan mekanisme penentuan golongan jabatan dengan merujuk pada jabatan KPK saat ini, bukan melihat dari masa kerja. Mereka menyatakan juga tidak ada pembahasan terkait Tes Wawasan kebangsaan dalam draf dan tidak pernah ada pembahasan sama sekali.

Sumber Foto: Sumber Istimewa

Draf turunan aturan mekanisme peralihan pegawai KPK menjadi ASN dibawa ke rapat pimpinan KPK yang digelar pada 5 Januari 2021, disanalah usul mengenai dilaksanakannya TWK muncul. Sumber Indoleaks memastikan bahwa orang yang mengusulkan tes tersebut adalah Ketua KPK Firli Bahuri. Usul tersebut membuat pejabat struktural kelimpungan. Pasalnya pelaksanaan tes itu membutuhkan anggaran yang harus disiapkan dari jauh-jauh hari. Selanjutnya pada pasal 5 ayat 4 draf Perkom diubah menjadi asesmen tes wawasan kebangsaan pada 20 Januari 2021 dan benar-benar masuk dalam draf Perkom pada tanggal 25 Januari 2021. Menurut beberapa sumber, draf itu kemudian dikirim sendiri oleh Firli Bahuri ke Kemenkumham untuk disahkan.

Bersumber dari TEMPO.CO Soal dugaan penyelundupan pasal ini, tim Indoleaks melakukan sejumlah upaya untuk mengkonfirmasi kepada Firli, namun dia membantah berupaya menyingkirkan sejumlah pegawai lewat TWK.

Shaldan/Todaystory

Editor: Doni (TS)

Dapatkan update terbaru dari kami

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.